Imbas kenaikan BBM turunkan daya beli warga DKI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sampai saat ini belum memutuskan berapa tarif kenaikan untuk angkutan umum. Sehingga beberapa pihak menggunakan kesempatan ini untuk menaikkan tarif secara sepihak. Sehingga memicu efek domino.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta Nyoto Widodo mengatakan, ketidakpastian tarif angkutan tidak hanya menimbulkan kenaikan tarif sepihak, tapi juga memicu kenaikan harga komoditi lainnya.

"Kami minta tarif angkutan secepatnya ditetapkan karena akan menjadi pemicu utama kenaikan inflasi," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (20/11).

Berdasarkan dari pengalaman, dia mengungkapkan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) selalu diikuti kenaikan angka inflasi. Karena yang menjadi faktor utamanya disebabkan kenaikan tarif angkutan umum.

Nyoto mengatakan, saat kenaikan harga BBM Oktober 2005 lalu, inflasi akibat kenaikan tarif angkutan mencapai 1,96 persen. Pada 2008, inflasi 0,8 persen, sedangkan di Juli 2013, angka inflasi sebesar 0,72 persen.

"Jadi, begitu tarif angkutan umum naik, semuanya ikut naik pula," ujarnya.

Dia khawatir ketika angka inflasi naik, daya beli masyarakat, khususnya dalam hal belanja bahan makanan pokok secara otomatis akan menurun.

"Mengukurnya sederhana saja, kalau uang di dompet biasanya habis satu bulan, tiba-tiba sekarang bisa habis setengah bulan. Itu berarti terjadi penurunan daya beli," tutup Nyoto.

Nyoto menyarankan, Pemprov DKI dapat segera mengintervensi harga bahan pangan di pasaran agar ekonomi berjalan normal. Sebab, liarnya harga pangan yang terjadi akibat kenaikan tarif sepihak angkutan umum, sangat merugikan konsumen.

"Saya minta Pemprov DKI adakan operasi pasar, bazar, atau pasar murah dan juga menjaga pasokan sembako di pasaran," pintanya.